HUKUM PERPAJAKAN

1.PENDAHULUAN

 

            Pajak merupakan lapangan hukum yang utama. Soal pajak adalah soal negara berarti bahwa menyangkut seluruh rakyat yang berada di wilayah Republik Indonesia. Hukum pajak belum lama menjelma menjadi suatu cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang berarti bahwa hukum pajak itu menjadi sumber inspirasi baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat popularitas.

            Sehubungan dengan perubahan struktur masyarakat maka hukum perpajakan Indonesia mengalami perubahan-perubahan dan disesuaikan dengan jiwa baru atau jiwa reformasi dalam era globalisasi dunia, karena itu maka hukum perpajakan Indonesia bukan saja penting bagi pendidikan akan tetapi perlu mendapat perhatian khusus dari para pemimpin rakyat dan politisi.

2. PENGERTIAN HUKUM PAJAK

            Hukum pajak disebut juga hukum fiscal yang berarti adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum perpajakan merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

a.       Menurut Prof . Dr. Adriani

            Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak sesuai peraturan-peraturannya dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, serta kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

            Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian diatas tersebut adalah :

• Memasukkan pajak dianggapnya suatu keharusan dalam arti yang luas, disamping itu devinisi ini dititikberatkan pada fungsi budgetair sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur.
• Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi kembali dari negara adalah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran itu sendiri, prestasi seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak kepolisian dan TNI.

            Sudah barang tentu diperoleh dari para pembayar pajak itu, akan tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu sendiri, buktinya orang yang tidak membayarpun dapat mengenyam kenikmatannya.

b.      Menurut Prof DR. Suparman Sumahamijaya

            Didalam desertasinya “Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong” yang dibuat di UNPAD pada tahun 1964 menyebutkan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menuntut biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

            Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dikesimpulan yang dari pengertian diatas tersebut adalah :

Ø  Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta peraturan pelaksanannya

Ø  Dalam pembayaran pajak, tidak ada ketentuan untuk mendapatkan prestasi individu atau perorangan oleh pemerintah

Ø  Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah

Ø  Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum (public interest)

Ø  Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur bagaimana pajak itu dibayar.

c.       Prof.Dr.Rohmat Soemitro, S.H, didalam bukunya berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan” isinya sebagai berikut :

            Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdsarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontra prestasi atau jasa timbal yang langsung, dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

            Penjelasan tentang defenisi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

§  Dapat dipaksakan artinya bila hutang itu tidak dibayar maka dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, melalui surat paksa dan surat sita serta dilakukan penyanderaan. Yang dimaksud dengan kontra prestasi berarti tidak mendapatkan prestasi dari pemerintah.

§  Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya (kelebihannya) digunakan kepentingan public/persediaan untuk kepentingan public.

d.      Prof. DR. Smeets

            Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

            Dalam hal ini Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja,dan kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada defenisinya.

            Sistem perpajakan yang lama tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional, maka peran pajak sangat penting bagi subjek pajak karena penerimaan pajak dalam negeri sangat dibutuhkan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor  28 tahun 2007 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang tata cara pemungutan pajak, dan juga Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 tentang PPh.

3. KARAKTERISTIK & PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK

Karakteristik dan prinsip dari pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan maupun peran serta warga negara dan angoota masyarakat (wajib pajak) untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional.
2. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk membayar dan melapor sendiri pajak yang terhutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakn dengan lebih mudah, tertib dan terkendali.
3. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu.

4. TUGAS HUKUM PAJAK

            Menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum itu. Yang penting disini adalah tidak boleh diabaikan latar belakang ekonomis dari keadaan-keadaan dalam masyarakat.

            Luasnya hukum perpajakan erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat terutama dibidang kehidupan ekonomi dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan perpajakan sering berubah-ubah atau mengharuskan perubahan-perubahan peraturan pajaknya. Artinya, cara pengaturan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai reaksi dari perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat itu.

5. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. Self Assisment System

            Suatu sistem pemungutan pajak dimana kewenangan mengisi, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya berada pada wajib pajak itu sendiri, wajib pajak aktif sedangkan fiskus pasif. Kelebihan self assisment system, wajib pajak aktif, sehingga wajib pajak dituntut untuk menisci laporan pajaknya secara jujur. Kuburukan pada self assisment system, seringkali wajib pajak terlambat membayar pajaknya karena kurang mengerti dalam mengisi laporan pajak.

2. Official Assisment system

            Suatu sistem pemungutan pajak dimana kewenangan untuk mengisi laporan pajak berada pada fiskus. Kelebihan official assisment sistem yaitu dengan turunnya fiskus kelapangan akan sangat membantu wajib pajak yang mempunyai kekurangan dalam pengisian wajib pajaknya.Sedangkan keburukan official assisment sistem yaitu jumlah fiskus sangat terbatas dan seringkali terjadi tawar menawar pajak antara wajib pajak dan fiskus.


3. With Holding Sistem

            Suatu sistem pemungutan pajak dimana kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak berada pada pihak ketiga. Pihak ketiga tidak termasuk wajib pajak ataupun fiskus. Penerapan stelsel pemungutan pajak di IndonesiaØPada prinsipnya Indonesia menggunakan stelsel nyata tapi dalam prakteknya seringkali menggunakan stelsel campuran. Penerapan sisem pemungutan pajak di Indonesia tahun 1983 menggunakan official assisment sysstem dan tahun 1983 – sekarang menggunkan self assisment sistem.

6. HUKUM PAJAK TERMASUK HUKUM PUBLIC

            Hukum pajak adalah sebagian dari hukum public dan meruakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungangan antara penguasa dan warganya, artinya ketentuan yang memuat cara-cara, mengatur pemerintah.

            Yang termasuk kedalam hukum publik :

-        Hukum Tatat Negara

-        Hukum Pidana

-        Hukum Administratif

            Hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administrative, meskipun ada yang menghendaki agar hukum pajak diberikan tempat tersendiri disamping hukum adminuistratif yang diartikan sebagai otonomi hukum pajak karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administrative yaitu hukum pajak dipergunakan juga sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, selain itu hukum pajak pada umumnya mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.

7. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PERDATA

            Hukum perdata adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar orang-orang pribadi, dimana hukum pajak banyak sekali sangkut pautnya, ini berarti bahwa kebanyakan hukum pajak mencari dasar pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkup perdata seperti:

-        Pendapatan

-        Kekayaan

-        Perjanjian atau penyerahan

-        Pemindahan hak karena warisan

8. PENERIMAAN NEGARA

1. BEA dan CUKAI

            Pada hakekatnya bea dan cukai termasuk pajak tidak langsung dan merupakan pungutan pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

BEA

1. Bea masuk yaitu dipungut atas barang yang dimasukan kedalam daerah pabean berdasarkan harga nilai barang tersebut atau berdasarkan tariff yang sudah ditentukan.
2. Bea keluar yaitu dikenakan atas sejumlah barang yang dikeluarkan keluar daerah pabean berdasarkan tariff yang sudah sitentukan bagi masing-masing golongan barang, bea ini sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi dan sekarang diganti dengan “pajak export tambahan”.

CUKAI

            Yaitu pungutan yang dikenakan atasa barang-barang tertetu berdasarkan tariff yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu.

Contoh : rokok, minuman keras, dsb.

1. RETRIBUSI

Yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Contoh : retribusi parker, retribusi jalan tol, dsb.

1. IURAN

Yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.

Contoh : iuran sampah, iuran keamanan, dsb.

“Dalam prakteknya tidak ada perbedaan yang tajam antara pemberian jasa atau fasilitas kepada individu atau kelompok sehingga terdapat istilah retribusi dan iuran”.

1. SUMBANGAN

Yaitu pungutanyang tidak termasuk kedalam retribusi dan iuran dengan demikian pungutan yang dilakukan tidak jelas nampak ada diberikan suatu balas jasa atau fasilitas sebagai imbalannya.

Contoh ; sumbangan wajib.

9. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-unjdangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
2. Badan adalah perseroan terbatas,BUMN atau BUMD dalam bentuk apapun, persekutuan,perseroan atau perkukmpulan lainnya seperti: firma,kongsi,perkumpulan kopersasi,yayasan atau lembaga dan bentuk usaha yang lain yang tetap.
3. Surat paksa adalah surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan UU No.19 tahun 2000 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa
4. Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwimatau tahun kalender.

            Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim selama 12 bulan hal ini harus dilaporkan kepada Dirjen pajak setempat. Ketentuan tersebut dapat dilaksanakan apabila telah disetujui oleh Dirjen pajak.

1. Tahun pajak sama dengan tahun takwim atau sama dengan tahun kalender dimulai 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, hal ini berarti pembukuan dimulai 1 anuari 2008 dan berakhir 31 Desemberd 2008 (disebut juga tahun pajak 2008).

2.   Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim

-        1 uli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009

Pembukuan dimulai dari 1 Juli 2008 dan berakhir pada 30 Juni 2009 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2008 maka disebut tahun pajak 2008

-        1 April 2008 sampai dengan 30 Maret 2008

            Pembukuan dimulai 1 April 2008 dan berakhir pada 30 Maret 2009 disebut juga tahun pajak 2008 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2009

10. KESIMPULAN

            Disimpulan, bahwa dalam sistem pemungutan pajak ini, fiskus memberi kepercayaan yang lebih besar kepada anggota masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi masyarakat wajib pajak lebih diperhatikan, sehingga dapat merangsang peningakatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.